MENGGAGAS SEKOLAH BANGUN DESA NU (Upaya Membangun Kultur Wargawi dalam Pembangunan Desa)

Oleh Ahmad Faiz Muhammad Noer (KMNU UII)

Secara regulasi, desa hampir terlupakan selama puluhan tahun. Desa tidak mampu menjadi kekuatan ekonomi karena perhatian pemerintah terhadap desa sangat terbatas. Data Kemendesa tahun 2015, dari seluruh desa di Indonesia yang berjumlah 74.093 desa, masih ada 39.086 desa (52,78 persen) yang masuk kategori desa tertinggal. Sementara data BPS menyebutkan, masih ada 10.985 desa yang belum memiliki Sekolah Dasar. Adapun untuk pelayanan kesehatan dasar, masih ada 117 kecamatan yang belum memiliki Puskemas atau Puskesmas Pembantu.(2)

NU yang berbasis di pedesaan sedikit banyak tentu terdampak dengan keadaan tersebut. Tidak dipungkiri, peran NU sangat besar dalam mengawal kehidupan berbangsa dan bernegara. NU telah menjadi garda terdepan terhadap berbagai persoalan bangsa. Namun, peran NU dicemaskan tergerus seiring melemahnya soliditas dan daya tahan NU akibat kemiskinan struktural massa NU di pedesaan.

Sebenarnya hingga era Orde Baru, masyarakat agraris dan pesantren di desa-desa yang notabene basis pendukung NU masih mendapat perhatian dalam roda pembangunan. Namun, arus globalisasi dan kapitalisasi yang makin kencang sejak era reformasi telah memarjinalkan sektor pedesaan. Kemajuan teknologi dan komunikasi membuat sektor industri dan jasa lebih berkembang ketimbang sektor tradisional seperti pertanian (3). Hal itu diperparah dengan ketidakmampuan pemerintah mempertahankan dan mengembangkan keunggulan agraris Indonesia.

Masa reformasi pun bergulir. Otonomi Daerah menjadi bagian penting agenda reformasi. Dalam perkembangannya, terbitlah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang- undang tersebut mengamanahkan paradigma baru dalam membangun desa sebagai bagian penting pembangunan nasional. Setelah berpuluh tahun dipunggungi, akhirnya desa mendapat penguatan yuridis. Hal itu pun dipertegas dengan Nawa Cita Presiden Jokowi, yakni membangun Indonesia dari pinggiran.

Komitmen Pemerintah telah ditunjukkan dengan adanya dana desa. Tahun ini, dana desa dinaikkan menjadi Rp 60 triliun dengan penyerapan anggaran sampai akhir September mencapai 89,2 persen. Tahun 2016 lalu, dana desa sebesar Rp 46,98 triliun, sedang tahun 2015 sebesar Rp 20,67 triliun. Tahun 2016 penyerapan anggaran naik mencapai 97,65 persen, dari tahun 2015 yang penyerapannya 82,72 persen. Mulai tahun 2016, ditambah Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemerintah Daerah, maka rata-rata setiap desa mengelola dana tidak kurang dari Rp 1 Milyar. (4)

Namun yang harus dipahami, selain dana desa, gerakan dan partisipasi masyarakat juga harus terbangun dengan baik. Menurut Marwan Jafar, ada tiga prinsip yang harus diterapkan dalam membangun desa, yaitu government, movement dan culture (5). Artinya, dibutuhkan sinergi yang baik antara keseriusan pemerintah dengan gerakan partisipatif masyarakat dalam membangun desa.

Faktanya, seperti ditulis Sofyan Saf, bahwa maraknya indikasi korupsi dana desa akhir-akhir ini disebabkan lemahnya sistem monitoring dan evaluasi partisipatif dalam penggunaan dana desa (6). Hal itu juga diperkuat pendapat Ahmad Erani Yustika, bahwa meski dalam tiga tahun dana desa berbagai kemajuan telah dicapai, terutama pembangunan infrastruktur, namun yang menjadi pekerjaan rumah ke depan adalah melampui sekedar membangun infrastruktur, yakni membangun kapabilitas masyarakat desa.(7)

Oleh karena itu, dalam tulisan ini, rumusan masalah yang diajukan oleh penulis: Bagaimana gagasan sekolah bangun desa NU sebagai upaya membangun gerakan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa?

Kerangka teori: Teori Berlakunya Hukum Lawrence W Friedman 

Menurut LW Friedman, ada beberapa faktor yang menentukan proses penegakan hukum, yaitu subtansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum (8) Subtansi hukum adalah kaidah atau norma hukum. Lebih sempit lagi, ia sering diartikan sebagai peraturan perundang-undangan. Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum dimulai pada saat peraturan hukum itu dibuat (9). Maka, ketika badan pembuat undang-undang membuat peraturan yang sulit dilaksanakan dalam masyarakat, maka sejak itu sebenarnya terjadi persoalan penegakan hukum.

Subtansi hukum yang berisi ide-ide abstrak tersebut tidak akan menjadi nyata apabila hanya dibiarkan sebatas tersusun di lembaran naskah serta diumumkan keberlakuannya. Untuk itu, struktur hukum diperlukan guna melengkapi subtansi hukum. Maka, negara sebagai penyelenggara hukum membentuk suatu badan atau organisasi yang bertugas menerapkan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lain-lain.(10)

Adapun budaya hukum adalah keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat. Budaya hukum juga sering diartikan sebagai kesadaran masyarakat (11). Maka, budaya hukum juga dipahami sebagai kerelaan warga negara untuk tunduk pada hukum. Upaya membangun kesadaran masyarakat ini penting untuk penegakan hukum, karena hukum dibuat untuk mengatur masyarakat.

Selama ini, banyak yang terjebak pada pemahaman bahwa penegakan hukum hanya seputar subtansi dan struktur hukum. Lebih sempit lagi, hanya dimengerti sebagai pidana dan sanksi. Penegakan hukum hanya diartikan sebagai reaksi terhadap pelanggaran. Ketika suatu aturan dilanggar, di situlah hukum harus ditegakkan. Pemahaman sempit inilah yang mengasingkan hukum sehingga hukum tidak mampu menjawab persoalan sosial.

Padahal sesungguhnya, lebih luas, penegakan hukum harus dipahami dalam arti preventif- sosiologis(12). Ketika sebuah   peraturan   hukum   disahkan   dan   berlaku,   ia   harus   segera diimplementasikan; dibumikan menjadi sistem perilaku dan kesadaran masyarakat, atau apa yang disebut oleh Robertus Robet sebagai “menjadikan hukum sebagai kultur wargawi”(13). Karena tujuan hukum sendiri untuk mengatur masyarakat. Masyarakat harus diberi pengertian, dibangun kesadaran dan kepatuhannya, serta diajak bersama mewujudkan cita-cita hukum yang diusung oleh sebuah peraturan.

Membangun partisipasi dan gerakan masyakarakat, harus dimulai dari pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pembangunan desa. Artinya, kultur wargawi harus dimulai dari sistem kognisi, yang selanjutnya melahirkan partisipasi dan kesadaran. Dalam teori ilmu hukum, pengetahuan masyarakat akan sebuah peraturan merupakan indikator tercapainya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut(14 ).Karena itu, masyarakat minimal memahami hal-hal mendasar tentang kedesaaan, seperti kelembagaan desa, hak-hak masyarakat desa, pembangunan partisipatif, dan lainnya.

Sebagai contoh, seringkali masyarakat tidak mendapatkan laporan yang transparan mengenai hasil aset desa dan sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) lain. Bahkan banyak aset desa yang tidak diatur di dalam Perdes (Peraturan Desa), sehingga pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat seringkali tidak terpenuhi dengan baik. Masyarakat desa umumnya hanya diam, karena tidak dibekali pengetahuan yang cukup. Dengan demikian, dibutuhkan pengetahuan yang baik agar terbangun partisipasi dan pengawasan masyarakat yang baik.(15)

Gagasan Sekolah Bangun Desa NU

NU secara sosiologis tentu bertanggung jawab terhadap pembangunan kultur wargawi tersebut. Di samping karena berbasis di pedesaan, juga karena politik kebangsaan NU untuk mendukung pemerintah dalam program pembangunan nasional. Menurut Marwan Jafar, Resolusi Jihad yang ditelurkan dari pemikiran Kiai Hasyim Asya’ri harus dikontekstualisasikan dengan era pembangunan saat ini, yakni dengan membangun Indonesia dari desa-desa.(16)

Lebih rincinya, setidaknya ada dua alasan mendasar mengapa NU harus mengambil peran strategis tersebut. Pertama, membangun desa haruslah menjadi visi keindonesiaan, tidak sekadar visi pemerintah. Masyarakat, terutama generasi muda, secara terus-menerus harus dikenalkan dan dibangun sistem kognisinya perihal pembangunan desa serta urgensinya sebagai salah satu dimensi penting pembangunan nasional. Dengan begitu, pembangunan desa tidak bersifat parsial, berhenti pada tatanan regulasi (subtansi) dan unsur government (struktur), namun bersifat menyeluruh, dengan membangun kesadaran, partisipasi dan gerakan masyarakat (kultur).

Kedua, NU memiliki basis struktural yang menjangkau sampai ke desa-desa. Bahkan di desalah basis massa NU berada. Secara umum, struktur NU hampir dapat ditemukan di setiap desa. Keadaan tersebut harus dimanfaatkan dengan baik. Keberadaan NU tentu akan sangat membantu pemerintah dalam mengoptimalkan peran masyarakat untuk bersinergi membangun desa. Karena itu, momentum pembangunan desa harus benar-benar dimanfaatkan oleh NU untuk menyejahterakan masyarakat desa yang sebelum ini terpinggirkan.

Untuk itu, perlu digagas Sekolah Bangun Desa yang diinisiasi oleh NU. Sekolah tersebut tentu bukan seperti sekolah formal, melainkan wadah bagi masyarakat untuk mendapat akses pengetahuan tentang pembangunan desa. Pemerintah Desa setempat, tokoh-tokoh NU yang telah berkiprah di pemerintahan, atau bahkan organisasi masyarakat lain  seperti  Muhammadiyah, dapat digandeng untuk menyelenggarakan Sekolah Bangun Desa tersebut. Materi yang dibahas mulai yang berkaitan pemerintahan, semisal kelembagaan desa, Peraturan Desa, Dana Desa, APBDes, dan pendirian serta pembangunan BUMDes; Perencanaan Pembangunan Desa, meliputi RPJMDes, RKPDes dan penggalian serta pengembangan potensi desa; dan materi- materi yang berkaitan dengan kearifan lokal desa.

Sebagai catatan, menurut Sofyan Saf(17), salah satu akar persoalan pembangunan desa adalah terjadinya lost generation, yakni keadaan ketika pemuda desa tidak lagi tertarik pada pertanian, melainkan bekerja di sektor lain atau bermigrasi ke daerah lain. Imbas dari itu, meski Indonesia memiliki keunggulan agraris, desa-desa yang bertipologi pertanian masih dominan berstatus tertinggal (29,135 persen) dan berkembang (40,666 persen). Di sinilah Sekolah Bangun Desa kian menunjukkan urgensinya. Terlebih dalam banyak kasus, ketidakmampuan pemerintah desa membentuk Peraturan Desa yang memproteksi wilayah dan tata ruang desa, turut memperparah semakin terjepitnya lahan pertanian.

Karena itu, NU perlu terus-menerus mengekspos pada generasi mudanya, baik yang di IPNU, PMII, atau KMNU tentang pembangunan desa. Sekolah Bangun Desa harus diprioritaskan untuk generasi muda NU. Mereka harus diyakinkan perihal masa depan desa, mengingat telah dikucurkan dana desa yang tidak sedikit dan telah dikeluarkan berbagai kebijakan lainnya yang berpihak pada desa. Tidak berlebihan bila Ahmad Erani Yustika, Dirjen PPMD Kemendesa, menyebutnya sebagai “Proklamasi Pembangunan Desa”.

Berbekal pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh dari sekolah tersebut, NU diharapkan dapat berperan aktif dalam Musyawarah Desa, khususnya dalam perumusan RPJM Desa, RKP Desa dan APB Desa, serta membangun sinergi dengan elemen masyarakat desa lainnya dalam mengawasi penggunaan dana desa. Di samping itu, juga dapat berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi desa melalui BUMDesa serta inisiatif-insiatif pembangunan lainnya. Dengan begitu, NU dapat memberikan peran nyata dalam pembangunan desa.

Apabila kesadaran, pertisipasi, atau kultur wargawi masyarakat tersebut terbangun, maka itu yang disebut oleh Daoed Joesoef sebagai “strategi kebudayaan”(18), di mana masyarakat diajak bicara mengenai pembangunan serta dilibatkan dalam setiap usaha untuk memajukan kehidupan warga lokal. Masyarakat bukanlah penonton, melainkan warga negara yang harus diundang untuk turut bermusyawarah bersama. Ketidakpahamannya mengenai urusan pembangunan bukan alasan untuk absen. Pemerintah serta didukung organisasi masyarakat seperti NU, justru yang harus berperan sebagai pelayan dalam mengembangkan pemahaman yang mendasari martabat masyarakat sebagai warga negara.

1 Diajukan untuk mengikuti lomba esai Young Aswaja Writing Competition KMNU Nasional 2017

2 Majalah Swadesa, Kemendesa, edisi 10/2015

3 Fajar Marta, analisa, Koran Kompas, 29 Januari 2015

4 Koran Kompas, 23 November 2017

5 Koran Jawa Pos, 17 Februari 2016

6 Sofyan Saf, Merebut Masa Depan Pertanian, opini, Koran Kompas, 15 Desember 2017

7 Ahmad Erani Yustika, Proklamasi Pembangunan Desa, opini, Koran Kompas, 23 Oktober 2017

8 Lawrence W Friedman, Teori dan Filsafat Hukum, Rajawali Press, Jakarta, 1998, hal 44.

9 Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal 24.

10 Zulfatun Ni’mah, Sosiologi Hukum, Sebuah Pengantar, Teras, Yogyakarta, 2012, hal 118.

11 Ibid, hal 123

12 Dalam tulisannya di Kompas pada 27 November 2017 berjudul Menertibkan Dana Desa, Bahruddin menjelaskan tiga perpektif pendekatan untuk membangun sistem kepatuhan, yakni kriminologi, birokrasi, dan socio-legal. Apa yang dijelas itu, kurang-lebih sama dengan “penegakan hukum dipahami dalam arti preventif-sosiologis”.

13 Robertus Robet, Kultur HAM di Indonesia, opini, Koran Kompas, 9 Desember 2017

14 Jawahir Thontowi, Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2013.

15 Berdasarkan wawancara penulis dengan Taufiqurahman, Sekretaris Kartar Surya Buana, Banyutengah, Gresik

16 Koran Republika, tanggal 22 Oktober 2015.

17 Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan IPB.

18 Daoed Joesoef, Strategi Kebudayaan, opini, Koran Kompas, 10 November 2017

Comments
Loading...