KMNU Pusat
Keluarga Mahasiswa Nahdlatul 'Ulama

Fiqh Sosiologis, dari Roscoe Pound sampai Kiai Sahal

Oleh Achmad Faiz MN Abdalla [Alumni KMNU UII]

Auguste Comte membagi ilmu pengetahuan ke dalam tiga tahap, yaitu teologis, metafisis, dan positivistis. Sejak memasuki positivisme, ilmu pengetahuan berkembang sangat cepat. Berbeda dengan cara orang mengusahakan ilmu pengetahuan di masa teologis dan metafisis, perkembangan sains pada positivisme erat kaitannya dengan penggunaan rasio dan rasionalisme.

The State of the art dalam ilmu pengetahuan atau sains di abad 19 adalah positivistik. Positivisme menjadi aliran yang dominan. Keadaan itu meluas ke sekalian ranah ilmu pengetahuan. Ilmu hukum tidak ketinggalan turut menggunakan model positivisme tersebut, yang selanjutnya melahirkan madzhab positivisme hukum.

Prinsip yang sangat erat dengan madzhab tersebut adalah kepastian hukum. Hukum tidak didasarkan pada nilai-nilai yang baik dan buruk, melainkan sebagai produk kekuasaan. Tidak ada peraturan lain dalam masyarakat kecuali yang diproduksi oleh institusi hukum. Maka pada masa inilah, ilmu hukum direduksi pengertiannya menjadi ilmu tentang peraturan-peraturan atau hukum positif.

Perkembangan baru dalam pemikiran ilmu hukum terjadi pada abad ke-20. Ditandai dengan munculnya madzhab sociological jurisprudence (ilmu hukum sosiologis) pada tahun 1912 yang berusaha menolak pemahaman hukum yang hanya dari aspek formal-positivistik. Madzhab ini mulai menarik hukum keluar dari batas-batas ranah perundang-undangan.

Roscoe Pound, pelopor aliran ini, mengajukan gagasan tentang suatu studi hukum yang juga memperhatikan efek sosial dari bekerjanya hukum. Studi hukum tidak bisa dibatasi hanya tentang studi logis terhadap peraturan-peraturan hukum, melainkan juga akibat yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Intisari dari studi yang dikembangkan, bahwa hukum yang baik adalah kompromi yang cermat antara hukum yang tertulis (formalistik) sebagai kebutuhan masyarakat hukum demi adanya kepastian hukum, dengan the living law sebagai wujud penghargaan terhadap pentingnya peranan masyarakat dalam pembentukan dan orientasi hukum.

Di Indonesia, perkembangan tersebut juga turut menginspirasi lahirnya pemikiran hukum progresif yang digagas oleh Satjipto Rahardjo. Gagasan hukum dan ilmu hukum progresif pertama-tama didasari oleh keprihatinan terhadap kontribusi rendah ilmu hukum di Indonesia dalam turut mencerahkan bangsa ini untuk keluar dari krisis, terutama krisis di bidang hukum.

Kinerja hukum dinilai banyak gagal untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Menurut Satjipto Rahardjo, perkembangan baru dalam studi hukum di abad ke-20 memberi isyarat bahwa ada yang kurang benar dalam cara-cara orang mempelajari hukum selama ini, yaitu dengan membatasi diri dalam ranah perundang-undangan.

Kritik Satjipto Rahardjo yang fundamental adalah bahwa hukum modern telah menghadirkan jarak antara hukum dengan semangat kemanusiaan yang seharusnya mendasari hukum itu sendiri. Dalam tradisi filsafat positivistik yang legalistik dan linear, hukum modern mempunyai banyak kelemahan yang semakin menjauhkan cita-cita keadilan dari hukum. Padahal, hukum tidak dapat hanya memikirkan urusannya sendiri tanpa memahami dan menyadari bahwa hukum tertanam dalam struktur sosial tertentu. Hukum positif yang tertulis sebagaimana undang-undang sangat sulit mengikuti perubahan atau mengubah masyarakat, karena sifatnya yang relatif kaku dan terbatas pada hal-hal tertentu. Artinya, menjalankan hukum seharusnya tidak sekedar mengikuti secara hitam-putih according to the letter, akan tetapi juga dengan empati dan keberpihakan terhadap berbagai permasalahan dalam realitas kemasyarakatan. Karenanya di atas kepastian, hukum harus mencapai kemanfaatan serta menyejahterakan masyarakat.

Semangat untuk membebaskan hukum dari kekakuan tersebut, juga muncul dalam perkembangan hukum Islam di Indonesia. Adalah pemikiran Fiqh sosial yang mencoba menggeser paradigma Fiqh tekstual menjadi Fiqh kontekstual, disesuaikan dengan kondisi riil kehidupan di Indonesia. Hal itu dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa ada perbedaan antara konteks sosial yang melatarbelakangi munculnya Fiqh klasik di masa lalu dengan kondisi sosial masa sekarang. Dari perbedaan itu, maka upaya memperbaharui formulasi Fiqh adalah sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari.

Kiai Sahal Mahfud adalah salah seorang dari deretan pemikir hukum Islam kontemporer yang merasa gelisah dengan ketidakberdayaan Fiqh dalam memecahkan problem-problem sosial kontemporer.  Kiai Sahal prihatin jika Fiqh harus mengalami kondisi stagnan atau tidak mampu mengatasi suatu masalah sosial, kebangsaan, dan kemanusiaan.

Kondisi itu menujukkan bahwa agama menjadi tidak berfungsi solutif atas problematika kehidupan manusia. Maka melalui pemikiran Fiqh sosialnya, Kiai Sahal memiliki orientasi ke arah pemecahan masalah yang sedang dihadapi masyarakat, bukan semata-mata menjawab masalah sebagaimana yang tertuang dalam khazanah-khazanah yang dipercaya (mu’tabarah).

Bagi Kiai Sahal, Fiqh bukanlah konsep dogmatif-normatif, tapi konsep aktif-progresif. Kiai Sahal tidak menerima kalau Fiqh dihina sebagai ilmu yang stagnan, sumber kejumudan dan kemunduran umat. Menurut Kiai Sahal, Fiqh justru ilmu yang langsung bersentuhan dengan kehidupan riil umat. Karena itu, Fiqh harus didinamisir dan revitalisir agar konsepnya mampu mendorong dan menggerakkan umat Islam.

Kiai Sahal mengajak kita untuk memahami bahwa madzhab-madzhab Fiqh Islam sesungguhnya tidak lain hanyalah refleksi atas perkembangan kehidupan sosial masyarakat di dunia Islam. Karena itu, Fiqh sosial meniscayakan pengamatan atas realitas sosial yang senatiasa berkembang dan berubah.

Agar Fiqh dengan perangkat metodologinya (qawaid al-Fiqh dan ushul al Fiqh) dapat berdayaguna, perlu dilakukan kontekstualisasi dengan me-review konteks masa lalu untuk direfleksikan pada masa sekarang. Secara tegas Kiai Sahal mengatakan bahwa Fiqh sosial adalah jembatan yang menghubungkan antara keangkuhan teks dengan tuntutan realitas.

Lantas, apakah pemikiran sociological jurispurdence Roscoe Pound turut mempengaruhi Fiqh sosial Kiai Sahal? Boleh jadi iya, karena keduanya memiliki semangat pembacaan realitas sosial. Seperti halnya sociological juriprudence, Fiqh sosial juga menunjukkan kompromi antara teks dan konteks.

Fiqh sosial betapapun menghendaki pembacaan realitas, namun dalam pengembangannya tidak meninggalkan teks-teks Fiqh klasik. Karenanya, Kiai Sahal menegaskan bahwa pengembangan Fiqh sosial berangkat dari rumusan-rumusan ulama terdahulu, baik secara manhaji maupun qauli.

Di penutup pidato penganugerahan gelar doktor kehormatan pada tahun 2003, Kiai Sahal pun mengemukakan harapannya agar Fiqh memiliki fungsi sebagaimana dikemukakan Roscoe Pound, yakni sebagai social control dan social engineering. Artinya, Fiqh tidak saja sebagai alat mengukur realitas sosial, tetapi juga menjadi alat rekayasa sosial.

You might also like
Comments
Loading...